Iklan Partai Perindo Kena Sanksi dari KPI
Iklan Partai Perindo Kena Sanksi dari KPI

www.HorasSumutNews.com – Berita Terbaru – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada 4 (empat) stasiun televisi, yakni, RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV, Rabu (10/5/2017).

KPI menganggap pihak-pihak tersebut telah melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan dalam Siaran Iklan Partai Perindo.

Dikutip dari laman kpi.go.id, Hardly Stefano, selaku Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran menjelaskan bahwa siaran iklan Partai Perindo tidak mengikuti ketentuan P3 & SPS.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

“KPI menilai, penayangan Iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik”, ujar Hardly dikutip dari laman kpi.go.id.

Ia menambahkan, siaran iklan Partai Perindo ini melanggar pasal 11 P3 KPI tahun 2012 serta pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012.

Untuk itu KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3 & SPS.

Selain itu, jika merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Atas pertimbangan tersebut, KPI memerintahkan pada keempat stasiun televisi tersebut, untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo.

Hardley mengingatkan, KPI akan memberikan peningkatan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012, jika di kemudian hari masih ditemukan siaran iklan serupa.

“Jika masih terjadi pengulangan pelanggaran, KPI telah siap dengan langkah selanjutnya termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah melewati tahapan penjatuhan sanksi yang diatur dalam P3 & SPS”, ujar Hardly.

KPI kembali mengingatkan bahwa lembaga penyiaran wajib menaati dan menjadikan P3 & SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran.

Hal tersebut telah dinyatakan pada proses pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maupun pengajuan perpanjangan IPP dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang telah diselenggarakan.

Jawaban MNC Group

Corporate Director MNC Group, Syafril Nasution mengatakan, jika pihaknya akan mempelajari sanksi yang diberikan KPI.

“Kalau memang itu sudah jadi keputusan, tentu akan kami pelajari. Tetapi, menurut kami saat ini, penayangan iklan Perindo itu tidak menyalahi aturan,” ujar Syafril saat dikonfirmasi, Jumat (12/5/2017), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Syafril, tayangan iklan Partai Perindo sebenarnya tidak termasuk isi siaran.

Syafril mengatakan, jika iklan tersebut hanya sekadar tayangan komersial.

Hal tersebut merupakan bidang usaha periklanan masing-masing stasiun TV.

Syafril menambahkan jika iklan komersial tidak diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).

Pihaknya mengaku telah menjelaskan hal tersebut kepada KPI berkali-kali.

“Kami itu ada kontrak dengan agensi iklan yang harus dipenuhi. Harus dipisahkan antara partai dan MNC yang merupakan televisi komersial,” kata Syafril. (Tribun)

loading...
Horas Sumu News majalah pria dewasa internasional majalah dewasa internasional majalah pria dewasa maxim majalah maxim 2017 majalah gress maxim hot photos majalah fhm maxim hot 100 pictures

http://kibuilder.com/2jCZ


loading...
BAGIKAN