Senin, Mei 10, 2021

Bupati Kediri batalkan aturan sewa lahan parkir

Horas Sumut News – Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menegaskan pihaknya sudah membuat peraturan baru di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terkait lokasi layanan publik yang tidak boleh ada tarikan parkir.

“Yang jelas bahwa tempat layanan publik kantor pemerintah tidak boleh ada tarikan parkir. Ada suratnya,” kata Bupati di Kediri, Jumat.

Ia mengatakan sejak dirinya dilantik menjadi Bupati, sudah membuat aturan agar layanan publik benar-benar untuk publik. Jika ada surat terkait tempat layanan publik, termasuk kantor pemerintahan ada tarikan parkir dibatalkan.

“Jadi surat itu dibatalkan dengan peraturan surat yang baru dan diterbitkan 8 Maret 2021. Itu memang perlu sosialisasi. Mungkin ada miskomunikasi. Dalam hal ini kurang komunikasi atau bagaimana saya tidak tahu persis teknisnya di lapangan,” kata putra dari Seskab Pramono Anung itu.

Untuk lokasi layanan publik lainnya yang disewakan selain kompleks Bagawanta Bhari termasuk halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dirinya tidak tahu. Pemkab juga akan mengembalikan uang sewa tersebut.

“Kalau ada yang harus dikembalikan, kami kembalikan. Itu kan saat diberikan perjanjian kerjasama masa pemerintahan sebelum saya, jadi saat saya menjabat sudah kami terbitkan larangannya,” kata Mas Bup, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Bupati Kediri meminta agar praktik pemungutan uang parkir di halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dihentikan. Setiap kendaraan bermotor ditarik biaya Rp2.000. Dalam sehari, rata-rata penarik parkir memperoleh uang antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu dan disetorkan ke salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kediri Masykur Lukman mengaku memang menyewa lahan secara resmi di halaman kompleks Bagawanta Bhari termasuk halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk lokasi parkir.

“Parkir itu memang sesuai prosedur artinya legal bukan ilegal. Saya punya bukti pengajuan ke pemkab dan saya punya kontraknya,” kata Masykur Lukman.

Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PKB itu mengaku perjanjian sewa itu dibuat Februari 2021 untuk lahan parkir selama satu tahun, sehingga berakhir pada Februari 2022.

Kebijakan diperbolehkan sewa itu diberikan oleh Bupati yang lama, bahkan sejak 2017. Bahkan, dirinya juga sudah membayar ke kas daerah sebesar Rp22 juta untuk sewa lahan tersebut.

“Kebijakan Bupati yang lama parkir itu dikelola pihak ketiga sejak 2017. Saya baru Februari, jadi belum lama. Saya bayar ke Bank Jatim dan ada buktinya. Kalau Mas Bup (Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana) bilang ilegal, mungkin Mas Bup belum tahu kalau parkir itu itu dikelola pihak ketiga,” kata Lukman, sapaan akrabnya.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles