www.HorasSumutNews.com – Berita Terbaru – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ikut-ikutan dengan Kejaksaan Tinggi Sumut dan oknum penyidik Polri, diduga menduitkan kasus koupsi miliaran rupiah di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penyidik lembaga anti rasuah pimpinan Agus Rahardjo, didesak segera memanggil dan memeriksa serta bila terbukti korup, menjebloskan Kadishub Medan, Edward Parapat, ke balik jeruji besi.

Desakan itu disampaikan sejumlah aktivis dan elemen masyarakat Kota Medan tergabung dalam Pergerakan Rakyat Sumatera, Selasa (4/4/2017) di Jakarta Selatan. KPK yang telah mendapat informasi atau laporan atas kasus dugaan korupsi anak buah Waliko Dzulmi Eldin-yang juga tengah diperiksa KPK dalam kasus kebocoran APBD Pemko tahun anggaran 2014-2015, diminta tak menjadikan kasus dugaan korupsi Edward Parapat sebagai penambahan tumpukan administrasi.

“Jangan jadikan dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai tambahan tumpukan administrasi sejumlah kasus korupsi melibatkan pejabat Pemko Medan termasuk Walikota Dzulmi Eldin. Walikota Eldin juga entah sudah berapa kali dan berapa kasusnya dilapor ke KPK. Hasilnya nol besar sampai sekarang. Termasuk kasus Podomoro City Deli atau jet pribadi,” timpal Iqbal, aktivis Forkot juga praktisi hukum asal Sumut.

Bila dalam waktu dekat KPK tak segera memberi perhatian khusus pada kasus korupsi di Dishub Medan dan dugaan kongkalikong rekanan Podomoro City dengan Walikota Medan serta DPRD pimpinan Henry Jhon Hutagalung menggerogoti APBD Medan TA 2014 hingga 2016, massa Pergerakan Rakyat Sumatera akan menggeruduk gedung KPK serta melakukan aksi nginap.

“Kita juga sebagai salah satu pelapor/pemberi informasi dan data dugaan korupsi Dzulmi Eldin sejak menjabat Kadis Pendapatan Kota Medan ke KPK, berharap KPK jangan ikut-ikutan dengan Kejaksaan. Terus dan diduga terus menduitkan kasus korupsi pejabat Pemko Medan dan Pemprov Sumut,”kata Iqbal, diamini Mulkan selaku Waketum Pergerakan Rakyat Sumatera.

Sebagaimana disampaikan ke KPK, Jumat pekan kemarin, diantara korupsi di Dishub Kota Medan itu yakni, mark up pada kegiatan proyek rambu lalulintas tiang tinggi Tahun Anggaran (TA) 2016.

“Poyek dengan pagu Rp 871.875.000 untuk pemasangan rambu sebanyak 75 titik di setiap persimpangan jalan di Kota Medan dengan rincian per titiknya sekira  Rp11.625.000 per titik. Sementara tiap titiknya, diperkirakan hanya Rp 7 juta, sehingga diduga ada kelebihan pembayaran Rp4.625 juta per titik. Total jumlah tiang dan indikasi kelebihan bayar atau markup tersebut, yakni sekira Rp. 346.875 juta.

Begitu juga dalam hal pengutipan parkir tanpa karcis sebesar Rp.2000-Rp.3000. Walau jumlahnya terlihat kecil, namun sebagai contoh untuk pengutipan parkir di Medan Mall yang kendaraan wajib melintasi jalan di lingkungan pusat perbelanjaan terbesar di Medan itu, per bulannya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

“Jalan Gatot Subroto di Depan Medan Mall, jalan satu arah. Semua kendaraan yang datang dari arah Sei Sikambing khususnya mobil, wajib masuk lingkungan Medan Mall dan bayar karcis. Per bulannya mencapai miliar rupiah. Lain lagi setoran parkir berlapis di sejumlah sekolah di kota Medan,” sebut Iqbal.

Masih dugaan korupsi Kadishub Kota Medan yang diduga sebagai ‘kontrak korup’ dengan Walikota Dzulmi Eldin. Diantaranya, yakni mark-up dan proyek diduga fiktif APBD TA 2014-2015 pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Diantaranya, proyek pemasangan Speed Hump (polisi tidur), APBD T.A 2014, sebanyak 17 Paket di sejumlah kecamatan di Kota Medan, senilai Rp3.385.000.000.

Selanjutnya, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan nomor DPA SKPD 1.07.18.15.5.2, APBD T.A 2015, senilai Rp. 15.400.560.000 mulai tanggal 27 Januari – maret 2015 telah terjadi pencairan dana, senilai Rp. 3.850.140.000.

Begitu juga, program penertiban dan penataan lalu lintas dengan nomor DPA SKPD 1.07.19.15.5.2, senilai Rp. 3.999.000.000. Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di Dinas Perhubungan Kota Medan, APBD T.A 2015 dengan nomor DPA SKPD 1.07.01.19.33.5.2, senilai Rp. 5.500.000.000. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kota Medan, APBD T.A 2015 , dengan nomor DPA SKPD 9.07.01.19.133.5.2, senilai Rp. 837.440.000.

Terkait hal ini, Edwar Parapat yang dicoba dikonfirmasi, mendelegasikannya ke Humas Pemko Medan. Sementara Walikota Dzulmi Eldin yang juga terus diperiksa penyidik KPK diduga korup APBD TA 2015 bersama para anggota dewan pimpinan Hendry Jhon, memilih bungkam.

“Konfirmasi ke Humas saja lah. Memberi keterangan pers domain-nya mereka (hukas),” elak Edwar Parapat melalui stafnya, di Kantor Dishub Medan (LK/GF/MS)

loading...

BAGIKAN