Polres Simalungun: Belum ada Laporan Dugaan Pungli NUPTK Guru Honorer

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Polres Simalungun: Belum ada Laporan Dugaan Pungli NUPTK Guru Honorer

Jumat, 20 Maret 2020

Horas Sumut News - Polres Simalungun hingga kini belum menerima laporan terkait dugaan pungli penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Tahun 2020 oleh guru-guru honorer.

Kendati demikian, kepolisian mengaku tetap menyelidikinya.

Kasat Reskrim AKP Agustiawan mengatakan tak ada aduan sejauh ini

"Sementara masih nihil dari guru, tapi kami tetap melakukan penyelidikan," ujarnya.

Keterangan Kasat Reskrim ini diakui oleh Ketua Forum Guru Honorer Simalungun Ganda Armando Silalahi yang dihubungi via panggilan telepon WhatsApp.

Ia yang kerap memimpin aksi demo di Simalungun berujar belum ada laporan dari teman-temannya.

"Belum ada memang kami dan teman-teman laporkan. Masih kami harap juga ada kebijakan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Simalungun," katanya.

Ganda mengatakan selama 2020 mereka belum menerima gaji karena SK NUPTK tahun 2020 belum mereka terima. Kendati demikian mereka masih tetap mengajar hingga sejauh ini.

"Bagaimana mau gajian, SK-nya aja gak ada," cetusnya.

Disinggung terkait apakah akan melakukan aksi lanjutan, Ganda pesimistis mendapat izin dari kepolisian, mengingat pemerintah pusat menganjurkan menghindari aktivitas keramaian sebagai upaya pencegahan virus Corona (Covid-19).

Ia mengatakan belum ada perkembangan terbaru usai melakukan aksi demo besar-besaran di Kantor Bupati Simalungun dan Disdik Simalungun pada 28 Februari 2020 lalu.

Mereka pun tak mengetahui apakah di antara teman-teman lainnya sudah memiliki SK secara diam-diam.

"Di antara kami juga gak tahu, siapa yang rupanya punya SK. Tapi kalau kami yang biasa demo-demo ini gak ada, bang. Belum ada yang dikeluarkan," ujarnya.

Ganda juga tak mengetahui apakah upaya Disdik untuk memerger sekolah-sekolah yang minim murid sudah dilakukan. "Itu juga kami belum ada dengar," katanya.

Beberapa kali sudah Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mendapat aksi demo dari para guru honorer. Sekretaris Dinas Pendidikan Parulian Sinaga, mengatakan akan bekerja sesuai instruksi Kemendikbud RI.

"Kita defisit anggaran karena mau Pilkada 2020. Oleh karena itu, kita akan kerja sesuai petunjuk teknis Kemendikbud RI," ujarnya.

Lantaran anggaran terbatas ini, Disdik mau tak mau harus mengistirahatkan para guru dan melakukan merger sekolah yang minim siswa untuk bergabung dalam waktu dekat.

"Ada 550-600 guru memang untuk diistirahatkan karena APBD kita tidak mendukung untuk penggajian," jelasnya.