Rabu, Maret 3, 2021

SEKOLAH NEGERI MILIK PEMERINTAH TIDAK ADA LARANGAN MINORITAS PAKAI JILBAN, BEBAS PILIHANNYA

Horas Sumut News –

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahida atau akrab disapa Alissa Wahid turut angkat bicara terkait viralnya sebuah video seorang siswi non muslim yang dipaksa memakai jilbab oleh pihak sekolah SMKN di Padang, Sumatera Barat.Alissa Wahid mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim dan bahkan muslimah sekalipun.”Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya,” kata Alissa Wahid, dari cuitan Twitter @AlissaWahid, Jumat, 22 Januari 2021.

Sepertinya Kemdikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim & bahkan juga muslimah.Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya.— Alissa Wahid (@AlissaWahid) January 22, 2021Alissa Wahid menuturkan, tanpa penegasan dari Kemendikbud, para pengelola sekolah akan terus menggunakan tafsir yang berbeda-beda.”Dan bila pengelola sekolahnya meyakini mayoritarianisme sekaligus klaim kebenaran mutlak, maka akan ada potensi aturan pakaian yang melanggar hak konstitusi warga yang menjadi korban,” kata Alissa Wahid.Menurut Alissa Wahid, sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa mengatas namakan untuk menghormati mayoritas lalu memaksa muridnya berjilbab.Hal demikian juga berlaku bagi sekolah di wilayah mayoritas non muslim.”Sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab. Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya,” ujar Alissa Wahid.Putri sulung Gusdur itu menilai, penegasan dari Kemendikbud sangat penting sekali, dan bahkan bisa dibilang belum cukup, perlu juga diikuti dua upaya.Pertama, memperkuat perspektif konstitusi kepada insan-insan pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yang harus selalu pakai kacamata wakil negara.Kedua, memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keberagaman keyakinan, dan jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya.”Yang ini, Kemendikbud kudu kerjasama dengan Kemenag. Tanpa dua hal ini, aturan tegas Kemendikbud akan sulit dinternalisasikan oleh tendik (tenaga pendidik),” ujar Alissa Wahid.Alissa Wahid juga menuturkan, dirinya sudah berulang kali menemukan kasus serupa, dan itu adalah bentuk intimidasi halus pada siswa.”Saya sudah berulang kali ketemu kasus di mana sekolah tidak membuat aturan berjilbab secara tertulis, tapi melakukan intimidasi halus kepada siswi muslimah yang tidak berjilbab. Makanya, soal paradigma kehidupan beragama juga penting, bukan hanya aturan,” kata Alissa Wahid.Alissa Wahid juga meminta pemerintah untuk tak menganggap remeh persoalan tersebut, karena dikhawatirkan masalah tersebut bisa sampai ke soal kehidupan kebangsaan.”Jangan naif melihat pemaksaan/pelarangan jilbab di sekolah hanya urusan pakaian. Di balik itu ada trend penabalan ideologi mayoritarianisme dan eksklusivisme beragama. Dan ujungnya bukan hanya soal pakaian atau soal perempuan, tapi akan sampai ke soal kehidupan kebangsaan,” tuturnya.Di akhir cuitannya, Alissa Wahid berharap apa yang disampaikannya itu bisa didengar oleh pihak yang berwenang.”Demikian, semoga suara warga ini sampai kepada yang berwenang dan berkuasa,” ujar Alissa Wahid.Diketahui, baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan orang tua murid dipanggil ke sekolah, lantaran putrinya yang non muslim tak mau mengenakan jilbab.Meski mengetahui siswi tersebut non muslim, pihak sekolah tetap bersikeras bahwa mengenakan jilbab hukumnya wajib untuk semua siswa perempuan.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles